Program Studi Sosiologi Unsyiah Gelar Kuliah Umum
Kamis,
3 Oktober 2013.
PROGRAM
Studi Sosiologi Universitas Syiah Kuala menggelar kuliah umum, Kamis 3 Oktober
2013. Kegiatan ini menghadirkan dua pemateri, yaitu Dr. Hempri
Suyatno dan Dra. Agnes Sunarti Ningsih. MS dari Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta.
Kuliah
umum yang digelar di Aula FISIP Unsyiah ini bertema kemiskinan dalam perspektif
pembangunan sosial. Acara ini diikuti oleh 250 mahasiswa Program Studi
Sosiologi serta mahasiswa Prodi Ilmu Politik dan ilmu Komunikasi.
Ketua
Program Studi Sosiologi, Khairulyadi, MHSc, mengatakan kuliah umum ini
merupakan kegiatan rutinitas Prodi Sosiologi. Kegiatan ini dalam rangka
meningkatkan pemahaman mahasiswa dengan menghadirkan pakar dari universitas
lainya.
“Kuliah
umum ini merupakan rutinitas tahunan Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Unsyiah. Kuliah umun ini juga memiliki nilai positif dalam rangka
menyiapkan visitasi akreditasi program studi sehingga kuliah umum ini akan
sering dilakukan untuk menghadapi akreditasi dari BAN PT,” kata Khairulyadi
seraya menambahkan akreditasi Program Studi Sosiologi diupayakan harus
mendapatkan akreditasi B.
Sementara
itu, Dra. Agnes Sunarti Ningsih MS, dalam materinya menyampaikan bahwa
timbulnya kemiskinan dikarenakan konsep kaya dan miskin berkembang
berdasarkan atas sistem ekonomi yang berlaku dan tereproduksi dalam
proses perkembangan masyarakat. “Terminologi ini berkembang tidak hanya pada
masyarakat tetapi juga nagara, yakni negara kaya dan negara miskin,” kata dia.
Sedangkan
pemateri kedua, Dr. Hempri Suyatna, mengatakan tingkat kesenjangan kemiskinan
di Indonesia masih signifikan di tingkat propinsi. Di antara 33 propinsi,
17 propinsi memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional.
“Ada
16 propinsi yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional.
Provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan dua kali lipat daripada rata-rata
nasional adalah Papua (36,80 persen), Papua Barat (34,48%) dan Maluku
(27,74%),” kata dia.
Sedangkan
provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan di atas standar nasional adalah Aceh,
Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung.
Untuk
mengatasi persoalan kemiskinan tersebut, Hempri memberikan rekomendasi.
Pertama, perkuat akses material, dan kedua adalah penguatan fasilitasi
pemberdayaan.”Terakhir memperkuat jaminan sosial,” kata dia.[] (mrd).
Sumber : atjehpost.com
0 komentar: